{"id":3029,"date":"2023-12-08T03:38:38","date_gmt":"2023-12-08T03:38:38","guid":{"rendered":"https:\/\/demo-dsdabmp.energeek.id\/?page_id=3029"},"modified":"2025-03-24T04:47:56","modified_gmt":"2025-03-24T04:47:56","slug":"profile-lengkap","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/demo-dsdabmp.energeek.id\/?page_id=3029","title":{"rendered":"Profile Lengkap"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t

Profil Bidang Sekretariat<\/span> <\/h3> <\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
<\/i><\/span><\/div><\/div>\t\t\t\t\tKembali ke Beranda<\/span>\n\t\t\t\t<\/div><\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\n

\n PERWALI No.72 Th.2021<\/span>\n\n \n <\/h4>\n\n

\n Perwali No. 79 Th 2024 <\/span>\n\n \n <\/h4>\n\n

\n PERWALI NO 80 TH 2024<\/span>\n\n \n <\/h4>\n\n

\n Struktur Organisasi<\/span>\n\n \n <\/h4>\n\n <\/div>\n\n
\n \t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

\"\"<\/p>

WALIKOTA SURABAYA<\/strong>
PROVINSI JAWA TIMUR<\/strong><\/h4>
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 72 TAHUN 2021<\/h5>
\u00a0<\/h5>
TENTANG<\/h5>
\u00a0<\/div>
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
KOTA SURABAYA<\/h5>
\u00a0<\/h5>
WALIKOTA SURABAYA,<\/h5><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Menimbang :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Menimbang :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur\/ Jawa Tengah\/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);<\/li>
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);<\/li>
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 5494);<\/li>
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
    Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<\/li>
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
    Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);<\/li>
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);<\/li>
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
    Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);<\/li>
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);<\/li>
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);<\/li>
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);<\/li>
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<\/li>
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<\/li>
  13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).<\/li><\/ol><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    MEMUTUSKAN :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    Menetapkan :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    Menetapkan :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1<\/p>

    Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :<\/p>

    1. Daerah adalah Kota Surabaya.<\/li>
    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.<\/li>
    3. Walikota adalah Walikota Surabaya.<\/li>
    4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<\/li>
    5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.<\/li>
    6. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.<\/li>
    7. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.<\/li>
    8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan\/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.<\/li><\/ol>

      \u00a0<\/p>

      BAB II
      KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI<\/p>

      Pasal 2<\/p>

      1. (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
        bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan
        Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase dan
        Jalan.<\/li>
      2. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
        bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
        Sekretaris Daerah.<\/li><\/ol>

        Pasal 3<\/p>

        1. (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam
          Pasal 2 terdiri atas :
          a. Dinas;
          b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
          c. Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan
          Infrastruktur;
          d. Bidang Drainase;
          e. Bidang Jalan dan Jembatan;
          f. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
          g. UPTD;
          h. Kelompok Jabatan Fungsional.<\/li>
        2. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.<\/li>
        3. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.<\/li>
        4. (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.<\/li>
        5. (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.<\/li><\/ol>

          \u00a0<\/p>

          \u00a0<\/p>

          BAB III
          URAIAN TUGAS DAN FUNGSI<\/p>


          Bagian Kesatu
          Dinas<\/p>

          Pasal 4<\/p>

          1. (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
            a, memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan
            pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
            pembantuan.<\/li>
          2. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
            ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
            a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
            b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
            c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai
            dengan lingkup tugasnya;
            d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup
            tugasnya; dan
            e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota
            terkait dengan tugas dan fungsinya.<\/li><\/ol>

            \u00a0<\/p>

            Bagian Kedua
            Sekretariat<\/p>

            Pasal 5<\/p>

            \u00a0<\/p>

            1. (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun
              dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
            2. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
              a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan
              petunjuk teknis di bidang Sekretariat;
              b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di
              bidang Sekretariat;
              c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga
              dan instansi lain;
              d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas
              Bidang;
              e. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan
              perundang\u2013undangan dan penanganan masalah hukum;
              f. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen
              perencanaan berbasis gender dan risiko;
              g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil
              pengawasan;
              h. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
              i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
              j. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
              k. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
              l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
              m. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
              n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
              o. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Perangkat Daerah;
              p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
              q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
              Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
              r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.<\/li>
            3. (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum
              dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
              ayat (2), dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas
              tambahan sebagai sub koordinator.<\/li><\/ol>

              \u00a0<\/p>

              Pasal 6<\/p>

              1. (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
                a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan;
                b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan
                petunjuk teknis di sub bagian keuangan;
                c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja
                sama dengan lembaga dan instansi lain;
                d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran \/perubahan anggaran;
                e. melaksanakan pengendalian pembayaran\/penerimaan;
                f. menyusun laporan keuangan;
                g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bagian keuangan;
                h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen
                perencanaan strategis; dan
                i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.<\/li><\/ol>

                \u00a0<\/p>

                \u00a0<\/p>

                Bagian Ketiga
                Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur<\/p>

                Pasal 7<\/p>

                1. (1) Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengadaan tanah dan pemanfaatan infrastruktur yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana
                  program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
                  dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
                2. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur mempunyai fungsi :
                  a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan
                  petunjuk teknis di Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur;
                  b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur;
                  c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
                  d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan\/ non perizinan sesuai bidangnya;
                  e. pelaksanaan identifikasi lahan untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
                  f. pelaksanaan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
                  g. pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
                  h. pelaksanaan pengajuan proses penetapan lokasi pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
                  i. pelaksanaan pembiayaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
                  j. pelaksanaan koordinasi rencana penempatan utilitas;
                  k. pelaksanaan koordinasi pembangunan jaringan utilitas dan pemanfaatan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
                  l. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi teknis sistem drainase dan sertifikat laik fungsi;
                  m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis sistem drainase;
                  n. pelaksanaan verifikasi terhadap penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah;
                  o. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi teknis terhadap usulan partisipasi pembangunan infrastruktur jalan\/ jembatan\/ sarana dan prasarana pematusan dari badan usaha\/ perseorangan;
                  p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis atas partisipasi pembangunan infrastruktur jalan\/jembatan\/sarana dan prasarana pematusan dari badan usaha\/perseorangan;
                  q. pelaksanaan penetapan status jalan dan saluran di Daerah;
                  r. pelaksanaan pengamanan saluran, jalan dan kelengkapannya;
                  s. pelaksanaan pengendalian pengamanan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
                  t. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur;
                  u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
                  v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
                3. (3) Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat
                  fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.<\/li><\/ol>

                  \u00a0<\/p>

                  Bagian Keempat
                  Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana<\/p>

                  Pasal 8<\/p>

                  1. (1) Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembag dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
                  2. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
                    a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
                    b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di
                    Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
                    c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain;
                    d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan\/non perizinan sesuai bidangnya;
                    e. pelaksanaan pemantauan sarana drainase secara berkala;
                    f. pelaksanaan operasional sarana drainase;
                    g. pelaksanaan pemeliharaan sarana drainase;
                    h. pelaksanaan pemantauan peralatan dan alat angkut secara berkala;
                    i. pelaksanaan operasional peralatan dan alat angkut;
                    j. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
                    k. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
                    l. pelaksanaan pemberian pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
                    m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
                    n. pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang
                    pengelolaan air limbah domestik kepada kecamatan,
                    kelurahan dan kelompok masyarakat;
                    o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang
                    Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
                    p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
                    yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
                    q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
                  3. (3) Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang
                    diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator,<\/li><\/ol>

                    \u00a0<\/p>

                    Bagian Kelima
                    Bidang Drainase<\/p>

                    Pasal 9<\/p>

                    1. (1) Bidang Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang drainase yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
                    2. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Drainase mempunyai fungsi :
                      a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang drainase;
                      b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang drainase;
                      c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
                      d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan\/non perizinan sesuai bidangnya;
                      e. pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis pembangunan sarana prasarana drainase;
                      f. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan implementasi teknologi terapan di bidang drainase;
                      g. pelaksanaan evaluasi perencanaan penyelenggaraan sistem drainase;
                      h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan pada masa pemeliharaan sarana dan prasarana sistem drainase yang telah dibangun;
                      i. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sistem drainase;
                      j. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase;
                      k. pelaksanaan penyelesaian masalah sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan Daerah sekitarnya;
                      l. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan sarana dan prasarana drainase;
                      m. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran drainase, sungai dan bozem;
                      n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang drainase;
                      o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
                      p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
                    3. (3) Bidang Drainase dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub
                      Koordinator.<\/li><\/ol>

                      Bagian Keenam
                      Bidang Jalan dan Jembatan<\/p>

                      Pasal 10<\/p>

                      1. (1) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Jalan dan Jembatan
                        yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan
                        tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
                      2. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
                        a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
                        b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
                        c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain;
                        d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan\/non perizinan sesuai bidangnya;
                        e. pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
                        f. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan implementasi teknologi terapan di bidang jalan, jembatan dan kelengkapannya;
                        g. pelaksanaan evaluasi perencanaan penyelenggaraan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
                        h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan pada masa pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang telah dibangun;
                        i. pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
                        j. pelaksanaan pembangunan jaringan air minum;
                        k. pelaksanaan penetapan kelas jalan;
                        l. pelaksanaan evaluasi pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
                        m. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota;
                        n. pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
                        o. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan kota;
                        p. pelaksanaan evaluasi pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
                        q. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang jalan dan jembatan;
                        r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
                        s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
                      3. (3) Bidang Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator<\/li><\/ol>

                        \u00a0<\/p>

                        BAB IV
                        UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS<\/p>

                        Pasal 11<\/p>

                        1. (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakankegiatan teknis operasional dan\/atau kegiatan teknispenunjang tertentu.<\/li>
                        2. (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.<\/li><\/ol>

                          BAB V
                          KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL<\/p>

                          Pasal 12<\/p>

                          1. (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.<\/li>
                          2. (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/li>
                          3. (3) Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang ditetapkan oleh Walikota.<\/li>
                          4. (4) Nomenklatur dan tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.<\/li><\/ol>

                            BAB VI
                            TATA KERJA<\/p>

                            Pasal 13<\/p>

                            1. (1) Kepala Dinas memiliki kewajiban :
                              a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf; dan
                              b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.<\/li>
                            2. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.<\/li>
                            3. (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan
                              hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing- masing.<\/li>
                            4. (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
                              laporan sesuai kebutuhan.<\/li>
                            5. (5) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.<\/li><\/ol>

                              \u00a0<\/p>

                              BAB VII
                              PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
                              DALAM JABATAN<\/p>

                              Pasal 14<\/p>

                              Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>

                              \u00a0<\/p>

                              BAB VIII
                              KETENTUAN PENUTUP<\/p>

                              Pasal 15<\/p>


                              Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :
                              a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 53);
                              b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
                              Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54);
                              c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
                              Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 36);
                              d. e. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 37); Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 35). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<\/p>

                              Pasal 16<\/p>


                              Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              <\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t

                              Ditetapkan di Surabaya
                              pada tanggal 21 September 2021<\/p>

                              WALIKOTA SURABAYA<\/p>

                              ttd<\/p>

                              ERI CAHYADI<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t

                              Diundangkan di Surabaya
                              pada tanggal 21 September 2021<\/p>

                              SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,<\/p>

                              ttd<\/p>

                              HENDRO GUNAWAN<\/p>

                              BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 72<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t

                              Salinan sesuai dengan aslinya,
                              KEPALA BAGIAN HUKUM<\/p>

                              \"\"<\/p>

                              Ira Tursilowati, SH.MH
                              Pembina Tingkat I
                              NIP. 19691017 199303 2 006<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t

                              LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
                              NOMOR : 72 TAHUN 2021<\/span>
                              TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021<\/span><\/p>


                              BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
                              DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA<\/p>

                              \u00a0<\/p>

                              \"\"<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t

                              WALIKOTA SURABAYA<\/p>

                              ttd<\/p>

                              ERI CAHYADI<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t

                              Salinan sesuai dengan aslinya,
                              KEPALA BAGIAN HUKUM<\/p>

                              \"\"<\/p>

                              Ira Tursilowati, SH.MH
                              Pembina Tingkat I
                              NIP. 19691017 199303 2 006<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t <\/div>\n\n

                              \n \t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t

                              \"\"<\/p>

                              WALIKOTA SURABAYA<\/strong>
                              PROVINSI JAWA TIMUR<\/strong><\/h4>
                              PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
                              NOMOR 79 TAHUN 2024<\/h5>
                              \u00a0<\/h5>
                              TENTANG<\/h5>
                              \u00a0<\/div>
                              PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
                              NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
                              URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
                              DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
                              KOTA SURABAYA<\/h5>
                              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<\/h5>
                              WALIKOTA SURABAYA,<\/h5><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t

                              Menimbang :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

                              \n\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t
                              \n\t\t\t\t\t
                              • a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya;<\/li>
                              • b. bahwa dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai bentuk peningkatan pelayanan masyarakat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;<\/li>
                              • c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
                                Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.<\/li><\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t

                                Mengingat :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

                                \n\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t
                                \n\t\t\t\t\t
                                1. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);<\/li>
                                2. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
                                  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);<\/li>
                                3. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                                  Nomor 5494); <\/li>
                                4. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                                  Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
                                  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<\/li>
                                5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
                                  Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);<\/li>
                                6. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);<\/li>
                                7. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
                                  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);<\/li>
                                8. 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
                                  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
                                  Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);<\/li>
                                9. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);<\/li>
                                10. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);<\/li>
                                11. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<\/li>
                                12. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
                                  Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<\/li>
                                13. 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
                                  Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);<\/li>
                                14. 14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 72).<\/li><\/ol><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t

                                  Menetapkan :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

                                  \n\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t
                                  \n\t\t\t\t\t

                                  MEMUTUSKAN :
                                  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
                                  PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 72 TAHUN 2021
                                  TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
                                  TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA
                                  AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA.<\/p>

                                  Pasal I<\/p>

                                  Ketentuan huruf l dan huruf m ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 72) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :<\/p>

                                  Pasal 8<\/p>

                                  1. (1) Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
                                    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<\/li>
                                  2. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
                                    a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
                                    b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
                                    c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain;
                                    d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan\/ non perizinan sesuai bidangnya;
                                    e. pelaksanaan pemantauan sarana drainase secara berkala;
                                    f. pelaksanaan operasional sarana drainase;
                                    g. pelaksanaan pemeliharaan sarana drainase;
                                    h. pelaksanaan pemantauan peralatan dan alat angkut secara berkala;
                                    i. pelaksanaan operasional peralatan dan alat angkut;
                                    j. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
                                    k. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
                                    l. dihapus.
                                    m. dihapus.
                                    n. pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pengelolaan air limbah domestik kepada Kecamatan, Kelurahan dan Kelompok Masyarakat;
                                    o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
                                    p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
                                    q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
                                    (3) Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang
                                    diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.<\/li><\/ol>

                                    Pasal II<\/p>

                                    Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    <\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t

                                    Ditetapkan di Surabaya
                                    pada tanggal 19 September 2024<\/p>

                                    WALIKOTA SURABAYA<\/p>

                                    ttd<\/p>

                                    ERI CAHYADI<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t

                                    Diundangkan di Surabaya
                                    pada tanggal 19 September 2024<\/p>

                                    SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,<\/p>

                                    ttd<\/p>

                                    Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.<\/span>
                                    Pembina Utama Madya
                                    NIP 19690809 199501 1 002<\/p>

                                    BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 80<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t

                                    Salinan sesuai dengan aslinya,
                                    Ditandatangani secara elektronik oleh :
                                    KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA<\/strong>
                                    Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
                                    NIP. 197803072005011004<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t <\/div>\n\n

                                    \n \t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t

                                    \"\"<\/p>

                                    WALIKOTA SURABAYA<\/strong>
                                    PROVINSI JAWA TIMUR<\/strong><\/h4>
                                    PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
                                    NOMOR 80 TAHUN 2024<\/h5>
                                    \u00a0<\/h5>
                                    TENTANG
                                    PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
                                    PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS SUMBER DAYA
                                    AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA<\/h5>
                                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<\/h5>
                                    WALIKOTA SURABAYA,<\/h5><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t

                                    Menimbang :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

                                    \n\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t
                                    \n\t\t\t\t\t
                                    • a. bahwa dalam rangka peningkatan operasionalisasi pengelolaan limbah domestik serta Pelaksanaan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik;<\/li>
                                    • b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan hasil rekomendasi Gubernur Jawa Timur berdasarkan Surat Nomor: 0008.1.2\/32849\/031.1\/2023 tanggal 30 Agustus 2023 Hal Perubahan nomenklatur UPTD, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan
                                      Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya.<\/li><\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t

                                      Mengingat :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

                                      \n\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t
                                      \n\t\t\t\t\t
                                      1. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
                                        Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);<\/li>
                                      2. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
                                        Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);<\/li>
                                      3. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);<\/li>
                                      4. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<\/li>
                                      5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121;<\/li>
                                      6. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);<\/li>
                                      7. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
                                        Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);<\/li>
                                      8. 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
                                        87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);<\/li>
                                      9. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
                                        120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);<\/li>
                                      10. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);<\/li>
                                      11. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); <\/li>
                                      12. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<\/li>
                                      13. 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabay Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);<\/li>
                                      14. 14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 72).<\/li><\/ol><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t

                                        Menetapkan :<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t

                                        MEMUTUSKAN:
                                        PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN
                                        SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
                                        PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA SUMBER DAYA
                                        AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA.<\/p>

                                        BAB I
                                        KETENTUAN UMUM<\/p>

                                        Pasal 1<\/p>


                                        Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
                                        1. Daerah adalah Kota Surabaya.
                                        2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
                                        3. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya.
                                        4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya.
                                        5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya.
                                        6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya.
                                        7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya.<\/p>

                                        BAB II
                                        PEMBENTUKAN<\/p>

                                        Pasal 2<\/p>

                                        Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Tipe B pada Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya.<\/p>

                                        BAB III
                                        KEDUDUKAN<\/p>

                                        Pasal 3<\/p>

                                        (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan\/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.<\/p>

                                        BAB IV
                                        SUSUNAN ORGANISASI<\/p>

                                        Pasal 4<\/p>

                                        (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
                                        a. UPT ; dan
                                        b. Kelompok Jabatan Fungsional.
                                        (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.<\/p>

                                        BAB V
                                        TUGAS DAN FUNGSI<\/p>

                                        Bagian Kesatu
                                        UPT<\/p>

                                        Pasal 5<\/p>

                                        UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam pengelolaan limbah domestik.<\/p>

                                        Pasal 6<\/p>

                                        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi:
                                        a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPT mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
                                        b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di UPT;
                                        c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
                                        d. pelaksanaan kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
                                        e. pelaksanaan limbah domestik; pemberian pelayanan pengelolaan air
                                        f. pelaksanaan pemberian layanan lumpur tinja terjadwal dan tidak terjadwal;
                                        g. pelaksanaan pendataan wajib retribusi atau pihak yang menerima layanan pengelolaan air limbah domestik;
                                        h. pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi pengelolaan air limbah domestik ke bendahara penerimaan pada Dinas untuk selanjutnya disetor ke rekening kas umum daerah;
                                        i. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
                                        j. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
                                        k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan surat menyurat;
                                        l. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
                                        m. pelaksanaan pengelolaan ketatalaksanaan;
                                        n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
                                        o. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
                                        p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di UPT;
                                        q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja; dan
                                        r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
                                        sesuai dengan tugas dan fungsinya;<\/p>

                                        Bagian Ketiga
                                        Kelompok Jabatan Fungsional<\/p>

                                        Pasal 7<\/p>

                                        (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan
                                        Fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
                                        (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
                                        (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.<\/p>

                                        BAB VI
                                        TATA KERJA<\/p>

                                        Pasal 8<\/p>

                                        Kepala UPT memiliki kewajiban:
                                        a. mengoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf;
                                        b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait;
                                        c. memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing; dan
                                        d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung- jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.<\/p>

                                        BAB VII
                                        PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN<\/p>

                                        Pasal 9<\/p>

                                        Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>

                                        BAB VIII
                                        KETENTUAN PENUTUP<\/p>

                                        Pasal 10<\/p>

                                        Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        <\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t

                                        Ditetapkan di Surabaya
                                        pada tanggal 19 September 2024<\/p>

                                        WALIKOTA SURABAYA<\/p>

                                        ttd<\/p>

                                        ERI CAHYADI<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t

                                        Diundangkan di Surabaya
                                        pada tanggal 19 September 2024<\/p>

                                        SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,<\/p>

                                        ttd<\/p>

                                        Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.<\/span>
                                        Pembina Utama Madya
                                        NIP 19690809 199501 1 002<\/p>

                                        BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 81<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t

                                        Salinan sesuai dengan aslinya,
                                        Ditandatangani secara elektronik oleh :
                                        KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA<\/strong>
                                        Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
                                        NIP. 197803072005011004<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t

                                        LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
                                        NOMOR : 80 TAHUN 2024<\/span>
                                        TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2024<\/span><\/p>

                                        BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
                                        DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA<\/p>

                                        \u00a0<\/p>

                                        \"\"<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t

                                        WALIKOTA SURABAYA<\/p>

                                        ttd<\/p>

                                        ERI CAHYADI<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t <\/div>\n\n

                                        \n \t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t <\/div>\n\n <\/div>\n\n <\/div>\n \t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t\t
                                        \n\t\t\t